Sejarah PKI: Perjalanan dan Kontroversi Partai Komunis Indonesia dari Awal hingga Kejatuhan

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu partai politik paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Berdiri pada awal abad ke-20, PKI pernah menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, sejarahnya diwarnai dengan pemberontakan, konflik ideologi, dan akhirnya berujung pada pembubaran setelah tragedi nasional yang besar.

Awal Mula dan Latar Belakang Berdirinya PKI

PKI bermula dari organisasi bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada tahun 1914 oleh tokoh-tokoh sosialis Belanda seperti Henk Sneevliet. Tujuan awal ISDV adalah menyebarkan paham sosialisme di kalangan buruh dan masyarakat pribumi.

Pada tahun 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), dan secara resmi menjadi partai komunis pertama di Asia Tenggara. PKI memiliki cita-cita mendirikan pemerintahan proletariat dan menghapuskan penjajahan Belanda.

Pemberontakan 1926–1927

PKI sempat melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 di Jawa Barat dan 1927 di Sumatra Barat. Namun, pemberontakan ini gagal total dan diikuti dengan penangkapan massal para tokoh PKI, serta pembuangan ke Boven Digoel. Sejak saat itu, aktivitas PKI sempat meredup selama beberapa dekade.

Kebangkitan Kembali di Era Demokrasi Liberal

Setelah Indonesia merdeka, PKI muncul kembali sebagai kekuatan politik penting. Di masa Demokrasi Liberal (1950–1959), PKI secara legal menjadi partai politik dan berhasil meraih dukungan yang cukup besar di kalangan buruh, tani, dan intelektual. Pada Pemilu 1955, PKI menjadi partai keempat terbesar di Indonesia.

Tokoh penting dalam kebangkitan PKI di era ini adalah D.N. Aidit, yang menjadi ketua partai. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI aktif menyebarkan ideologi Marxisme-Leninisme dan menjalin kedekatan dengan negara-negara blok Timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok.

Hubungan dengan Pemerintahan Soekarno

Pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno mencoba menjaga keseimbangan kekuatan antara tiga pilar utama politik saat itu: militer, nasionalis, dan komunis (NASAKOM). PKI memperoleh posisi strategis dalam sistem ini dan semakin dekat dengan Presiden Soekarno. Namun, kedekatan ini menimbulkan ketegangan antara PKI dan TNI, terutama Angkatan Darat, yang menganggap PKI sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan ideologi Pancasila.

Peristiwa G30S dan Kejatuhan PKI

Puncak dari ketegangan antara PKI dan militer terjadi pada 30 September 1965, ketika sekelompok perwira militer dibunuh dalam sebuah kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut.

Akibatnya, PKI dibubarkan, dan seluruh anggotanya dikejar, ditangkap, dan sebagian besar dihukum mati atau dipenjara tanpa proses hukum. Peristiwa ini menandai berakhirnya pengaruh PKI dalam perpolitikan Indonesia dan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah bangsa, dengan korban jiwa yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

Dampak dan Warisan Sejarah PKI

Sejak saat itu, PKI dilarang secara resmi di Indonesia. Stigma terhadap komunisme sangat kuat, dan ideologi komunis dikategorikan sebagai ideologi terlarang. Generasi setelahnya tumbuh dengan narasi tunggal tentang PKI sebagai pengkhianat bangsa, tanpa banyak ruang untuk telaah kritis atau sejarah alternatif.

Baru pada era reformasi, muncul diskusi lebih terbuka tentang sejarah PKI, meskipun tetap sensitif dan rentan terhadap politisasi. Banyak akademisi dan aktivis mencoba membuka ruang diskusi lebih netral untuk memahami dinamika dan sejarah partai ini secara utuh.

Penutup

Sejarah PKI adalah bagian penting dari sejarah politik Indonesia yang penuh dengan dinamika dan konflik ideologi. Dari perjuangan anti-kolonial, kebangkitan sebagai kekuatan politik sah, hingga kejatuhan tragisnya, PKI meninggalkan jejak sejarah yang masih menyisakan perdebatan dan luka sosial hingga kini. Memahami sejarah PKI secara menyeluruh penting untuk refleksi bangsa agar peristiwa serupa tidak terulang, serta untuk membangun masa depan yang lebih demokratis dan inklusif.