Sejarah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966)

Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966 adalah salah satu peristiwa paling penting dan kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Surat ini menjadi titik balik perubahan besar dalam kepemimpinan nasional, menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Namun, hingga kini, misteri seputar isi asli dan proses lahirnya surat tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan.

Supersemar lahir di tengah situasi politik yang sangat genting. Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, kondisi Indonesia benar-benar tidak stabil. Ketegangan antara kubu pendukung Soekarno dan pihak militer semakin meningkat. Perekonomian hancur, inflasi meroket, dan rakyat hidup dalam ketakutan akibat kekacauan politik yang belum mereda. Dalam suasana genting itu, Soekarno tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya, namun tekanan dari berbagai pihak, terutama militer, semakin kuat.

Tanggal 11 Maret 1966 menjadi hari yang menentukan. Pagi itu, Presiden Soekarno sedang memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Namun di tengah jalannya sidang, tiba-tiba muncul laporan bahwa ada pasukan tak dikenal mengepung istana. Situasi menjadi mencekam, dan Soekarno pun segera meninggalkan tempat itu menuju Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio dan Chaerul Saleh.

Sementara itu, tiga jenderal penting — Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amirmahmud — berangkat menyusul Soekarno ke Istana Bogor. Mereka membawa sebuah surat yang disebut sebagai bentuk perintah agar Soekarno memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tujuannya adalah agar Soeharto dapat mengendalikan situasi keamanan negara yang semakin tidak terkendali.

Pada sore hari tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat tersebut. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Supersemar — singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret. Dalam surat tersebut, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan jalannya pemerintahan negara.

Namun, inilah yang menjadi titik kontroversial. Hingga kini, isi asli Supersemar tidak pernah ditemukan secara resmi. Arsip Negara Indonesia bahkan menyatakan bahwa naskah asli surat tersebut hilang. Terdapat beberapa versi dan salinan, tetapi semuanya memiliki redaksi yang sedikit berbeda. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa surat tersebut mungkin telah direkayasa atau diubah untuk kepentingan politik tertentu.

Setelah menerima Supersemar, Soeharto bergerak cepat. Keesokan harinya, tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Langkah ini menandai awal dari berakhirnya kekuasaan politik Soekarno dan lahirnya kekuasaan baru yang dikenal sebagai Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.

Bagi banyak pihak, Supersemar dianggap sebagai surat sakti yang mengubah arah sejarah bangsa. Namun bagi sebagian lainnya, surat itu adalah simbol pengkhianatan terhadap Soekarno, yang pada akhirnya kehilangan kekuasaannya tanpa perlawanan berarti. Perdebatan tentang apakah Soekarno benar-benar memberikan mandat penuh atau hanya perintah terbatas masih terus menjadi topik hangat di kalangan sejarawan.

Soeharto sendiri tidak pernah secara terbuka menjelaskan secara rinci bagaimana proses penandatanganan Supersemar berlangsung. Dalam berbagai kesempatan, ia hanya menyebut bahwa dirinya menerima perintah langsung dari presiden untuk mengembalikan stabilitas nasional. Namun, kesaksian beberapa tokoh menyebutkan bahwa ada tekanan kuat dari militer yang membuat Soekarno tidak punya banyak pilihan.

Selama masa Orde Baru, Supersemar dijadikan dasar legitimasi politik bagi Soeharto untuk memimpin Indonesia. Pemerintah bahkan menjadikan tanggal 11 Maret sebagai salah satu momen penting dalam sejarah nasional. Dalam buku-buku pelajaran sejarah era Orde Baru, Supersemar digambarkan sebagai langkah bijak dan heroik yang menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat ancaman komunisme.

Namun, setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, pandangan terhadap Supersemar mulai berubah. Banyak sejarawan dan peneliti mulai menggali kembali fakta-fakta di balik peristiwa itu. Muncul berbagai teori, mulai dari dugaan pemalsuan isi surat hingga spekulasi bahwa Soekarno menandatangani surat itu di bawah tekanan atau ancaman.

Upaya pencarian naskah asli Supersemar terus dilakukan, namun hingga kini hasilnya nihil. Beberapa arsip yang ditemukan di lembaga negara, termasuk di Arsip Nasional dan Sekretariat Negara, hanyalah salinan-salinan yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Hilangnya dokumen sejarah sepenting itu membuat misteri Supersemar semakin dalam.

Meskipun banyak kontroversi, tidak bisa disangkal bahwa Supersemar adalah peristiwa yang mengubah wajah Indonesia secara drastis. Setelah surat itu, kekuasaan Soekarno perlahan hilang. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat kepresidenannya, dan Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, pada 1968, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Dampak Supersemar terhadap perjalanan bangsa Indonesia sangat besar. Di satu sisi, surat tersebut menandai berakhirnya era kepemimpinan revolusioner Soekarno yang penuh idealisme dan nasionalisme. Di sisi lain, ia menjadi awal dari pemerintahan Orde Baru yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga disertai dengan pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kini, lebih dari setengah abad kemudian, Supersemar tetap menjadi bahan diskusi menarik bagi para sejarawan dan generasi muda. Banyak yang berpendapat bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan negara.

Supersemar bukan sekadar surat perintah, tetapi simbol perubahan besar dalam sejarah bangsa. Ia menjadi pengingat bahwa satu keputusan politik dapat mengubah arah perjalanan sebuah negara. Hingga saat ini, misteri di balik Supersemar masih belum terpecahkan sepenuhnya, dan mungkin akan terus menjadi bagian dari teka-teki sejarah Indonesia yang tak akan pernah benar-benar terungkap.