Sejarah Perjanjian Giyanti (1755) antara VOC dan dua kesultanan Jawa

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tahun 1755 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan di Pulau Jawa antara VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) dengan dua kesultanan Jawa besar, yaitu Kesultanan Mataram dan Kesultanan Surakarta. Perjanjian ini mengakhiri Perang Suksesi Jawa yang berkecamuk sebelumnya dan mempengaruhi dinamika politik dan kekuasaan di Jawa untuk beberapa waktu ke depan. Berikut adalah sejarah lengkap mengenai Perjanjian Giyanti:

Latar Belakang

Kesultanan Mataram: Merupakan kerajaan besar yang mencakup sebagian besar Pulau Jawa pada masa itu. Namun, kekuasaannya terpecah belah antara Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwono I. Perang Suksesi: Setelah wafatnya Sultan Amangkurat III pada tahun 1703, terjadi konflik suksesi di Kesultanan Mataram. Persaingan antara wangsa-wangsa kerajaan dan pengaruh VOC semakin memperumit situasi. Peran VOC: VOC menggunakan kekacauan ini untuk memperluas pengaruh mereka di Jawa. Mereka mendukung berbagai calon raja dengan harapan untuk mengendalikan perdagangan dan politik di Pulau Jawa.

Peristiwa Perjanjian Giyanti (1755)

Negosiasi dan Isi Perjanjian:

Pertemuan di Giyanti: Perundingan antara VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta berlangsung di Giyanti, sebuah desa di Jawa Tengah. Pembagian Kekuasaan: Perjanjian ini membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta: Dipimpin oleh Pakubuwono III, Kasunanan Surakarta diberikan wilayah pedalaman utara. Kesultanan Yogyakarta: Dipimpin oleh Hamengkubuwono I, Kesultanan Yogyakarta diberikan wilayah selatan, termasuk Yogyakarta dan sekitarnya.

Pengakuan Kedaulatan: Meskipun VOC secara de facto memiliki kendali atas kedua kesultanan, perjanjian ini secara resmi mengakui kedaulatan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, dengan syarat mereka menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingan VOC.

Dampak dan Konsekuensi:

Stabilitas Politik: Perjanjian Giyanti membawa stabilitas politik di Jawa Tengah setelah masa perang suksesi yang berkepanjangan. Dominasi VOC: VOC menggunakan perjanjian ini untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik mereka di Jawa dengan mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya.

Pembagian Wilayah: Pembagian kekuasaan antara Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan oleh perjanjian ini tetap berlaku hingga masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, meskipun dengan beberapa modifikasi.

Warisan Sejarah:

Perjanjian Giyanti mencerminkan strategi VOC dalam memanfaatkan politik lokal untuk mengamankan posisi mereka di Nusantara.

Perjanjian ini juga menandai awal dari pengaruh Belanda yang semakin besar di Jawa, meskipun pada saat yang sama memberikan legitimasi dan stabilitas bagi pemerintahan lokal.

Penutup

Perjanjian Giyanti tahun 1755 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Jawa dan interaksi antara Belanda dengan kesultanan-kesultanan Jawa pada masa kolonial. Ini mengakhiri periode perang suksesi yang tidak stabil dan membawa stabilitas sementara di Jawa Tengah. Meskipun memberikan kedaulatan resmi kepada Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, perjanjian ini juga menegaskan dominasi VOC dalam urusan politik dan perdagangan di pulau tersebut.