Sejarah Lengkap Kode Hammurabi

Kode Hammurabi adalah salah satu sistem hukum tertulis yang paling terkenal dalam sejarah, yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada sekitar tahun 1754 SM. Kode ini sangat penting karena merupakan salah satu dokumen tertulis pertama yang menyusun hukum secara sistematis dan formal, yang memengaruhi perkembangan sistem hukum di peradaban selanjutnya.

1. Latar Belakang Raja Hammurabi

Raja Hammurabi adalah penguasa ke-6 dari dinasti Babilonia yang berkuasa dari sekitar 1792 SM hingga 1750 SM. Di bawah pemerintahannya, Babilonia berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan makmur. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penyusunan Kode Hammurabi, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Babilonia yang multikultural dan beragam.

2. Penciptaan Kode Hammurabi

Kode Hammurabi disusun sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan aturan yang jelas dan konsisten bagi seluruh rakyat Babilonia. Sebelum adanya kode tertulis, hukum sering kali bersifat lisan dan tidak pasti, yang menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hammurabi ingin memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata, tanpa memandang status sosial.

Kode Hammurabi terdiri dari 282 pasal hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hukum pidana, perdata, hingga keluarga. Hukum-hukum ini dipahatkan di atas sebuah batu besar yang dikenal sebagai Stela Hammurabi, yang ditemukan di Susa (sekarang bagian dari Iran) pada abad ke-20.

3. Struktur dan Isi Kode Hammurabi

Kode Hammurabi ditulis dalam bentuk yang sangat terstruktur dan didasarkan pada prinsip "mata ganti mata" (lex talionis), yang mengatur hukuman balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Beberapa fitur utama dari Kode Hammurabi meliputi:

Prinsip Pembalasan Setimpal: Salah satu prinsip yang paling terkenal dalam Kode Hammurabi adalah hukum "mata ganti mata, gigi ganti gigi", yang artinya hukuman untuk suatu kejahatan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Misalnya, jika seseorang mencuri, maka ia harus membayar dengan harga yang setara dengan barang yang dicuri, atau dalam beberapa kasus, harus dihukum dengan cara yang setara dengan tindakannya.

Hukum Pidana: Kode Hammurabi mengatur berbagai jenis kejahatan dan hukuman yang berlaku, termasuk pencurian, perzinahan, penganiayaan, dan pembunuhan. Misalnya, seseorang yang terbukti mencuri bisa dihukum dengan hukuman mati atau denda, tergantung pada nilai barang yang dicuri.

Hukum Perdata: Selain hukum pidana, Kode Hammurabi juga mencakup hukum perdata yang mengatur masalah seperti kontrak, utang, perkawinan, dan harta warisan. Misalnya, jika seseorang gagal memenuhi kontrak atau utang, maka ia bisa dihukum dengan cara yang mencerminkan nilai utang atau kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Hukum Keluarga: Dalam hal keluarga, Kode Hammurabi mengatur pernikahan, perceraian, dan hak-hak wanita. Salah satu pasal yang terkenal adalah yang mengatur hak-hak seorang istri dan anak dalam perceraian. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan bagian dari harta keluarga dan perlindungan untuk anak-anaknya.

Hukum Pekerja: Kode Hammurabi juga mencakup hak-hak pekerja, termasuk buruh dan budak. Misalnya, jika seorang pekerja dibayar dengan tidak adil atau diperlakukan buruk, ia memiliki hak untuk mengajukan keluhan. Namun, sistem ini lebih menguntungkan majikan dan pemilik tanah dibandingkan pekerja atau budak.

4. Prinsip Keadilan dan Pembagian Kelas Sosial

Kode Hammurabi sangat memperhatikan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Babilonia. Hukum-hukum dalam kode ini tidak berlaku secara sama untuk semua orang, melainkan berbeda-beda tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Ada beberapa tingkatan dalam masyarakat Babilonia yang tercermin dalam hukum-hukum ini:

Kelas Atas (Aduga): Kelas ini terdiri dari bangsawan dan pejabat tinggi yang memiliki hak istimewa. Mereka seringkali mendapatkan hukuman yang lebih ringan, bahkan bisa dibebaskan dari hukuman tertentu jika mereka melanggar hukum.

Kelas Menengah (Awilum): Kelas menengah terdiri dari pedagang, prajurit, dan pejabat yang memiliki kekayaan dan status yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam sistem hukum, tetapi tetap harus mematuhi aturan yang ada.

Kelas Rendah (Muskenum): Kelas ini terdiri dari buruh, budak, dan petani. Mereka seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat dan kurang memiliki hak untuk membela diri dibandingkan dengan kelas yang lebih tinggi.

5. Keberlanjutan dan Pengaruh Kode Hammurabi

Kode Hammurabi sangat berpengaruh pada perkembangan sistem hukum di peradaban Mesopotamia dan peradaban-peradaban setelahnya. Hukum-hukum dalam kode ini menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di kawasan tersebut, serta memberikan pengaruh pada penyusunan undang-undang di peradaban-peradaban lain di Timur Dekat Kuno, seperti Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi.

Pengaruh terhadap Hukum Barat: Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam Kode Hammurabi, seperti keadilan yang setimpal dan perlindungan terhadap hak-hak individu, menjadi dasar bagi perkembangan hukum Barat, terutama dalam sistem hukum Romawi dan hukum Eropa pada abad pertengahan.

Keberlanjutan di Babilonia: Setelah masa Hammurabi, Kode Hammurabi tetap digunakan sebagai referensi hukum di Babilonia. Meskipun ada perubahan dalam peraturan dan hukum, prinsip dasar dari kode ini tetap berlaku.

6. Penemuan dan Pengaruh Modern

Stela Hammurabi ditemukan pada tahun 1901 di Susa oleh arkeolog Prancis Jacques de Morgan. Penemuan ini membuka jendela bagi dunia modern untuk memahami bagaimana hukum diterapkan di dunia kuno. Kode Hammurabi sekarang dipamerkan di Musée du Louvre di Paris.

Pentingnya Kode Hammurabi: Stela ini menjadi simbol penting dari keadilan dan ketertiban yang harus diterapkan dalam masyarakat, dan memberikan pelajaran mengenai pentingnya sistem hukum yang jelas dan tertulis untuk menciptakan masyarakat yang adil.

7. Kesimpulan

Kode Hammurabi adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah peradaban Babilonia. Dengan merumuskan hukum-hukum yang jelas dan tertulis, Raja Hammurabi berhasil menciptakan sistem hukum yang melindungi hak-hak masyarakat, walaupun masih ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial. Warisan Kode Hammurabi tetap hidup hingga saat ini, memengaruhi banyak sistem hukum di dunia, dan menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia.