Sejarah Lengkap Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pembentukan PBB pada 1945 merupakan respons terhadap kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II dan keinginan untuk menciptakan struktur internasional yang dapat mencegah terulangnya perang besar, serta mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan kerjasama antarnegara. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah dan pembentukan PBB:

Latar Belakang

Perang Dunia II dan Kebutuhan untuk Perubahan: Perang Dunia II (1939-1945) menimbulkan kerusakan luar biasa di banyak negara, baik dari segi manusia, ekonomi, dan infrastruktur. Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut menyadari bahwa sistem internasional yang ada sebelumnya, seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB), gagal mencegah konflik besar dan agresi militer. Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah agresi oleh negara-negara besar seperti Jerman, Jepang, dan Italia, yang berperan dalam memicu Perang Dunia II.

Kebutuhan akan Organisasi yang Lebih Kuat: Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II, dengan negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, Prancis, dan China bersatu, menciptakan kesempatan untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang lebih kuat dan lebih efektif daripada Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi ini diharapkan dapat menangani masalah perdamaian, keamanan, pemulihan ekonomi, dan pembangunan sosial.

Proses Pembentukan PBB

Deklarasi Bersama oleh Sekutu: Pada 1 Januari 1942, selama Perang Dunia II, 26 negara Sekutu menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berisi komitmen untuk bekerja sama dan memperjuangkan perdamaian dunia. Deklarasi ini menjadi dasar bagi pembentukan organisasi internasional pascaperang.

Konferensi Yalta (Februari 1945): Pada Februari 1945, para pemimpin Sekutu — Winston Churchill (Inggris), Franklin D. Roosevelt (Amerika Serikat), dan Joseph Stalin (Uni Soviet) — bertemu di Yalta, sebuah konferensi yang membahas masa depan pascaperang dan pembentukan PBB. Dalam konferensi ini, para pemimpin sepakat bahwa PBB harus memiliki Dewan Keamanan yang terdiri dari lima negara besar yang memiliki hak veto atas keputusan penting.

Konferensi San Francisco (April-Mei 1945): Konferensi ini adalah pertemuan terbesar yang mengarah pada pembentukan PBB. Dari 25 April hingga 26 Juni 1945, delegasi dari 50 negara bertemu di San Francisco, Amerika Serikat, untuk merancang Piagam PBB, yang menjadi dasar hukum bagi organisasi tersebut. Piagam ini mengatur tujuan PBB, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban negara-negara anggotanya.

Penandatanganan Piagam PBB: Pada 26 Juni 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandatangani oleh 50 negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Piagam ini resmi berlaku setelah mendapatkan ratifikasi dari negara-negara anggota, dan PBB secara resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi oleh negara-negara pendiri, termasuk Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Republik Tiongkok.

Tujuan dan Prinsip PBB

Tujuan PBB yang tercantum dalam Piagam PBB antara lain:

Mencegah perang dan mempertahankan perdamaian dunia.

Meningkatkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan kedaulatan.

Mempromosikan kerja sama internasional untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Menjadi pusat penyelarasan usaha bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Prinsip-prinsip utama PBB:

Kesetaraan kedaulatan negara anggota.

Penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai.

Non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota.

Kerjasama internasional untuk mencapai tujuan bersama.

Struktur Organisasi PBB

PBB memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa badan utama:

Majelis Umum:

Setiap negara anggota PBB memiliki satu suara dalam Majelis Umum, yang berfungsi untuk membahas dan memberikan rekomendasi tentang masalah internasional.

Majelis Umum adalah forum utama bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan membuat keputusan tentang masalah perdamaian, keamanan, dan isu global lainnya.

Dewan Keamanan:

Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan ini terdiri dari 15 anggota, di antaranya 5 anggota tetap yang memiliki hak veto (Amerika Serikat, Uni Soviet/Rusia, Inggris, Prancis, dan China), serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun.

Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan yang mencakup sanksi, intervensi militer, atau pembentukan misi pemeliharaan perdamaian untuk mengatasi konflik.

Sekretariat:

Sekretariat bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan PBB dan menyediakan layanan administratif. Pemimpin Sekretariat adalah Sekretaris Jenderal, yang dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.

Mahkamah Internasional:

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan peradilan utama PBB, yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa hukum antara negara dan memberikan nasihat hukum kepada PBB dan lembaga internasional lainnya.

Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC):

ECOSOC bertugas untuk mengoordinasikan kerja sama ekonomi dan sosial internasional serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial.

Badan-Badan Specialized (Agencies):

PBB juga memiliki banyak badan spesialis, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan lain-lain, yang masing-masing memiliki tugas khusus untuk menangani isu global.

Peran PBB dalam Dunia Modern

Sejak berdirinya, PBB telah memainkan peran yang sangat penting dalam:

Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, termasuk misi pemeliharaan perdamaian di berbagai negara yang mengalami konflik.

Mempromosikan hak asasi manusia dan mendukung pengembangan sosial-ekonomi melalui berbagai program bantuan.

Menanggapi krisis kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk bencana alam, pengungsi, dan konflik bersenjata.

Kesimpulan

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945 merupakan langkah besar dalam menciptakan sistem internasional yang lebih stabil, dengan tujuan utama menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan kerjasama internasional. Meskipun PBB tidak selalu sempurna dan terkadang menghadapi tantangan besar, organisasi ini tetap menjadi wadah penting bagi penyelesaian masalah global dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.